Waode Nurmuhaemin: Kebijakan Pendidikan di Indonesia Perlu Komite Khusus

Waode Nurmuhaemin: Kebijakan Pendidikan di Indonesia Perlu Komite Khusus

Pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia hampir terjadi di setiap pergantian pemerintahan. Adagiumnya, ganti menteri, ganti kurikulum. Begitu pula dengan Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan. Akankah pada pergantian pemerintahan tahun 2024 nanti kurikulum yang belum merata diterapkan di Indonesia itu akan berganti pula?

Dokter Manajemen Pendidikan, Waode Nurmuhaemin, dalam artikelnya menyebutkan ada sejumlah masalah pelik yang menyertai harapan Kurikulum Merdeka tidak diganti tahun 2024 dan diterapkan secara nasional. Pertama, tidak diwajibkannya penerapan Kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan menjadikan guru-guru hanya sebagian yang tahu kurikulum ini.

“Saya memakai istilah tahu karena sampai saat ini pun di sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka kebanyakan guru-gurunya jauh dari kata paham,” tulisnya dalam artikel yang dimuat Kompas, Selasa (17/1/2023).

Selain itu, menurut Waode, sekolah-sekolah yang baru akan menerapkan Kurikulum Merdeka di tahun 2023 tentu saja mereka baru akan sibuk mempelajari dan memahami sendiri kurikulum itu. Mereka akan sangat sibuk mencari model ideal penerapan Kurikulum Merdeka. Bergerilya ke sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dan akan mencocokkan sekolah mana yang bisa ditiru sekalian meng-copy perangkat-perangkat yang digunakan.

Waode juga menguraikan berbagai permasalahan Kurikulum Merdeka yang diklaim lebih sederhana dan mudah itu. Penolakan terhadap Kurikulum Merdeka masih terjadi di mana-mana meskipun tidak dengan sikap terang-terangan. Tidak adanya pelatihan teknis penerapan kurikulum ini memaksa guru mencoba mengerti dan memahami sendiri, yang menyebabkan kurikulum ini diterapkan asal jadi terutama di daerah-daerah.

“Semua itu, bukan tidak mungkin, akan menjadikan pemerintahan baru di 2024 akan mempertimbangkan penggunaan kurikulum ini. Apalagi, jika menterinya juga ganti dan pemerintahan yang baru punya visi dan misi yang jauh berbeda dengan pemerintah lama serta program-program unggulan yang juga tidak sama,” ungkap praktisi pendidikan ini.

Waode berandai-andai, kalau saja pemerintah saat ini mewajibkan semua sekolah memakai Kurikulum Merdeka, dipastikan di tahun 2024 kurikulum ini sudah kukuh di seluruh wilayah Indonesia sehingga kemungkinan pemerintahan baru tidak akan mengganti kurikulum lagi karena sudah dipakai secara merata. Saat ini, kurikulum yang dipakai tidak seragam sehingga sungguh mencengangkan dalam satu negara ada banyak kurikulum.

Penulis buku dan novel pendidikan ini berpendapat perlunya komite khusus di DPR yang memikirkan hal-hal urgen terkait pendidikan di Indonesia. Ia mencontohkan Finlandia, yang memiliki satu dewan di DPR yang bernama comittee of the future yang memikirkan hal-hal urgen termasuk pergantian kurikulum. Committee of the future ini semacam badan think tank yang memberikan nasihat, masukan, dan juga saran-saran untuk apa yang harus dilakukan untuk kebijakan masa depan Finlandia. Dengan demikian, tidak ada hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan secara kilat dan terburu-buru, termasuk pergantian kurikulum telah melalui proses yang betul-betul matang.

“Ada banyak hal yang harus segera dibenahi dan yang paling utama adalah menjadikan sektor pendidikan sebagai zona bebas politik perlu segera dipikirkan dan diterapakan. Maka untuk itu, Indonesia perlu meniru Finlandia. Indonesia perlu committee of the future yang menjamin bahwa pendidikan Indonesia akan memiliki peta jalan, visi, dan misi yang jelas, serta tidak mudah melakukan perubahan atas kebijakan pendidikan yang sudah dibuat dengan alasan yang tidak jelas dan dipaksakan serta tidak memberikan dampak yang signifikan,” paparnya. (CGK/Kompas)

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top