Dilema Caleg Perempuan, Lebih 50 Persen NGO Perempuan Belum Siapkan Figur Potensial

Dilema Caleg Perempuan, Lebih 50 Persen NGO Perempuan Belum Siapkan Figur Potensial

Setiap pemilu keberadan calon legislatif (caleg) perempuan selalu ramai dibicarakan. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertinggi tercapai pada Pemilu 2019 lalu, yakni 20,52%. Ini belum mencapai 30%-35%, porsi ideal keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang ditetapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan (UN Commission on the Status of Women)

Menariknya, survei yang dilakukan Tim Gender dan Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan lebih dari 50% NGO perempuan belum mempersiapkan anggota maupun pengurusnya untuk mengikuti pemilu dan tidak berkolaborasi dengan partai politik untuk penjaringan figur perempuan yang potensial.

“Fakta ini sungguh miris, mengingat tingginya potensi perempuan dari jejaring NGO ini untuk bisa menduduki kursi legislatif. Ini karena mereka umumnya memiliki basis sosial yang kuat di akar rumput. Terlebih lagi, mereka juga memiliki potensi untuk melawan praktik politik uang yang kerap dilakukan caleg berduit atau yang berasal dari dinasti politik,” ungkap Tim Gender dan Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kurniawati Hastuti Dewi.

Survei nasional yang dipimpin Kurniawati tersebut dilakukan secara daring terhadap puluhan NGO perempuan selama bulan Mei 2022 terkait sudah sejauh mana mereka mempersiapkan kandidat untuk mengikuti kontestasi politik menjelang Pemilu.

“Melalui 21 kali diskusi terfokus dengan beragam NGO perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2020-2021, tim saya membangun sebuah kerangka analisis yang kami namakan Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG),” kata Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut.

Kerangka analisis ini, lanjut Kurniawati, bertujuan untuk memahami kapasitas kelembagaan, serta peran dan peta masalah yang dihadapi NGO perempuan untuk mendorong kesetaraan gender. Kerangka ini meliputi dimensi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan memperhatikan 5 elemen (otonomi, representasi, konsolidasi, konteks lokal & interseksionalitas, dan basis sosial)

MSSG dapat menjadi kerangka analisis baru untuk melengkapi kerangka analisis gender yang sudah ada di Indonesia, seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang berlaku dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000. Dengan menggunakan MSSG inilah Tim Gender dan Politik BRIN melakukan survei nasional tersebut terhadap 64 NGO perempuan.

“Survei ini kami sebarkan kepada ketua, wakil ketua, atau sekretaris jenderal organisasi tersebut di 23 provinsi. Sebagian besar di antaranya memiliki wilayah kerja di Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi.

Hasil survei menunjukkan bahwa 57,81% NGO perempuan tidak mempersiapkan perempuan yang menjadi pengurus organisasinya untuk ikut menjadi bakal caleg di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau nasional pada Pemilu 2024. Selain itu, sebanyak 51,56% NGO tidak mempersiapkan perempuan anggota organisasinya untuk ikut menjadi bakal caleg tingkat manapun di kontes politik tersebut.

Sementara itu, ketika ditanya apakah NGO perempuan membuat program khusus bersama mitra (lembaga nonpemerintah ataupun lembaga pemerintah) dan berlokaborasi dengan partai politik untuk menjaring perempuan bakal caleg, mayoritas (64,06%) menjawab “tidak”, dan hanya 29,69% yang menjawab “iya”.

“Data survei ini diharapkan mampu membuka mata NGO perempuan untuk segera menyusun berbagai langkah strategis dalam mendorong para kader potensialnya untuk maju dalam pemilu,” tuturnya.

Perempuan dari jejaring NGO memiliki kesempatan besar untuk memenangkan pemilu karena mereka, misalnya, dekat dengan akar rumput, seperti kelompok perempuan buruh, perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, dan sebagainya. Ini terbentuk dari interaksi bertahun-tahun atas dasar kesamaan kepercayaan dan nilai yang diperjuangkan.

“Ini adalah modal kuat yang biasanya tidak dimiliki oleh caleg yang mengandalkan politik uang maupun yang berasal dari dinasti politik,” imbuhnya. (CGK/Theconversation)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top