Dewan Pengkhianat Rakyat?

Dewan Pengkhianat Rakyat?

Oleh: Virtuous Setyaka

 

Postingan instagram Najwa Shihab pada Jum’at, 31 Maret 2023 dengan judul Diminta Mahfud Teruskan UU Perampasan Aset, Ketua Komisi III: Siap kalau Diperintah Juragan yang menampilkan potongan video YouTube/DPR RI 29 Maret 2023, dilengkapi dengan keterangan “Kerap mengatasnamakan rakyat tapi hanya siap pada juragan, sang ketum partai. Jadi mereka ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Juragan?” yang menyimpulkan respon Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto ketika dimintai tolong oleh Mahfud MD (Mata Najwa, 2023).

Menyaksikan itu dan kemudian memikirkan hal tersebut, saya tidak heran. Saya langsung teringat pernah dan masih mendiskusikan pemikiran-pemikiran Tan Malaka bersama Kawan-Kawan “Harmonis Study Club”. Menurut saya, itu seperti apa yang dulu dikhawatirkan oleh Tan Malaka dalam karya-karyanya, di antaranya yang berjudul Parlemen atau Soviet (1921, Bab I “Parlemen sebagai Perkakas Saja dari yang Memerintah) dan Aksi Massa (1926, Bab VII “Keadaan Politik).

Tan Malaka (1921) menuliskan seperti ini: “Pembesar-pembesar itu tiadalah dipilih oleh hamba rakyat; mereka biasanya raja-raja kecil, orang bangsawan dan terutama sekali kekasih dan kepercayaan raja. Banyaknya pula di antara isi Dewan itu, yang suka mengambil muka pada baginda dan ingin hendak mendapat pangkat tinggi. Dari pihak bangsawan semacam itu, yang hidup dengan boros, hal mana menyebabkan terpaksa memeras rakyat, tentulah kita tiada boleh mengharapkan ia terutama sekali akan menaikkan keperluan rakyat atau mengeluarkan suara yang tiada nyaman didengar oleh telinga raja…Kalau kita pikir lagi, bahwa anggota-anggota dewan itu asalnya dari golongan yang tinggi yang tiada campur dengan orang banyak, tiada merasa susahnya si Kromo (orang kecil), tiadalah kita sia-sia mengatakan yang anggota Dewan bukan wakil rakyat dan tiadalah kita heran, kalau keperluan mereka itu berlawanan dengan keperluan rakyat”.

Tan Malaka (1926) juga sudah menuliskan bahwa “Politik di Indonesia belum pernah jadi “a common good”, kepunyaan umum rakyat…Kadang-kadang ada seorang rajalela yang “agak adil” di panggung politik. Akan tetapi, hal ini adalah suatu perkecualian, kebetulan dan keluarbiasaan. Tidak ada yang dapat dilakukan rakyat jika tiada raja yang begitu selain berontak…Sesudah memperoleh kekuasaan politik, “demokrasi borjuasi” menunjukkan dirinya…tiap rakyat diberi hak dalam pemilihan, tetapi kaum buruh dan si miskin di sana (orang yang terbesar jumlahnya) senantiasa tidak dapat mempertahankan calon-calonnya dalam pemilihan parlemen sebab mereka terkurung di dalam pengaruh pikiran borjuis yang dikembangkan…”.

Dalam kehidupannya, Bapak Pendiri Republik itu pernah dicalonkan menjadi anggota Dewan Rakyat pada tahun 1921, meskipun mungkin akan terpilih dan duduk, Tan Malaka menyadari bahwa pemilihan diatur sedemikian rupa sehingga nasibnya akan tergantung pada suatu pengangkatan oleh Gubernur Jenderal Belanda yang menjajah negeri (yang sekarang dikenal sebagai Indonesia) pada saat itu. Tan Malaka menulis tentang sistem pemerintahan, bentuk negara, sampai tahapan-tahapan revolusi ketika yang lain belum melakukannya. Pada tahun 1922 ketika dibuang ke Belanda, Tan Malaka juga pernah dicalonkan sebagai wakil Partai Komunis Belanda dalam pemilihan umum. Tan Malaka tidak meneyetujui jika Indonesia meniru Barat yang menerapkan prinsip trias politika yaitu kekuasaan dipegang oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka akan saling bertentangan dan akan membuat negara tidak stabil. Selain bahwa parlemen juga hanya akan menjadi legitimasi kaum yang berkuasa. Tan Malaka menyebut Soviet yang berarti government council atau dewan pemerintahan, sebuah organisasi politik tunggal dengan partai politik tunggal (Hasan Hasbi, penulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka, dalam historia.id, 2020).

Sehingga, sekali lagi, tidak mengherankan jika hari ini kita menyaksikan betapa konyolnya drama-drama politik di negeri ini. Negara, pemerintahan, rezim, dan semua hal yang berkaitan sebagai politik yang seharusnya dibentuk dan diselenggarakan untuk kesejahteraan ekonomi, kepribadian budaya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terjadi. Sejak Tan Malaka juga lebih memilih mendidik dan mengorganisir rakyat dan kemudian membentuk persatuan perjuangan, maka dari situ kita mampu memahami bahwa tidak akan ada yang bisa mengubah situasi dan kondisi ini selain rakyat yang terdidik dan terorganisir. Apa yang dilakukan Tan Malaka ketika dianalisis melalui perspektif Teori Kritis Internasional, berkesesuaian dengan pemikiran Robert W. Cox yang menyampaikan tentang kekuatan sosial dari produksi dari gerakan akar rumput atau gerakan sosial di bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik untuk kemudian dikelola untuk bertarung secara politis di ranah yang disebut masyarakat sipil. Ketika berhasil memenangkan pertarungan politik tersebut, jika jalan demokratis melalui pemilihan umum maka digunakan untuk perang posisi, dan jika jalan non-demokratis melalui revolusi sosial maka digunakan metode perang gerakan untuk mengambilalih kekuasaan di tingkat nasional.

Pemikiran Tan Malaka sampai Robert W. Cox yang juga sangat dipengaruhi Antonio Gramsci tersebut, sangat berkesesuaian, bahwa perubahan sosial di tingkat lokal, akan berpengaruh di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional dalam membentuk tatanan dunia. Sehingga, para juragan yang dimaksud dalam drama politik di atas, bukan hanya para ketua partai saja, tetapi memang para juragan alias para borjuasi yang dikenal sebagai para kapitalis dan politisi yang kongkalikong dan disebut oligarkhi. Dalam tatanan dunia yang disebut neo-liberal, hiper-liberal, atau apapun yang diharapkan untuk segera berubah menjadi post- atau pasca-liberalisme, masih sangat relevan untuk menghidupkan gerakan sosial: memperkuat ekonomi keummatan dengan koperasi, memperkuat kebudayaan kebangsaan dengan serikat-serikat atau organisasi-organisasi sipil, dan memperkuat politik kerakyatan dengan partai politik yang progresif. (*)

Virtuous Setyaka, Dosen HI FISIP Universitas Andalas

  

 

 

1 komentar untuk “Dewan Pengkhianat Rakyat?”

  1. Iswadi Syahrial Nupin

    Tulisan Pak Virtuous Setyaka ini mencerminkan realitas Parlemen kita yang amburadul. Bahkan Gus Dur pernah mengibaratkan DPR itu tak ubahnya taman kanak-kanak. Demokrasi Indonesia idealnya memang bukan barang kopi paste dari barat dan bukan pula Demokrasi yang dipakai sebagai lipstik bagi diktator sebagai pencitraan. Generasi alfa dan milenial sudah seharusnya memahami bahwa kedaulatan itu milik rakyat bukan milik rezim dan itu tidak dapat diwakilkan melalui partai. Diskursus terus berlangsung semoga format ideal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia segera menjadi realita bukan sekadar auta an sich.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top