Tekan Intoleransi dalam Pemilu 2024, FKUB Diminta Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Tekan Intoleransi dalam Pemilu 2024, FKUB Diminta Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Tangerang, cagak.id–Intoleransi berpotensi terjadi pada Pemilu 2024, maka harus ditekan. Salah satunya melalui pendekatan dengan kelompok masyarakat dan kerukunan umat beragama.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memandang potensi ini dapat ditekan dengan kerja bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bagja menuturkan potensi intoleransi berasal dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai toleransi terkikis, lalu demokrasi yang didominasi masyarakat kelas menengah. Selain itu menurutnya, perihal perkembangan media sosial (medsos) juga memberikan dampak negatif penyebaran hoaks di internet masih tinggi.

“Kurangnya pendidikan pengetahuan atau pendidikan politik di tengah masyarakat itu juga bisa termasuk memicu intoleransi. Yang akan paling meriah nantinya adalah penggunaan politik identitas baik terkait suku dan agama,” jelas Bagja saat menjadi narasumber pada Rakornas Pemda dan FKUB Kemendagri di Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023)

Bagja meminta FKUB perlu membangun pola komunikasi bersama Bawaslu. Ia berpandangan ada model pendekatan kelompok masyarakat yaitu membentuk forum warga pengawasan pemilu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Gempar (Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu) termasuk menggandeng FKUB untuk menjaga pelaksanaan pilkada berintegritas.

“FKUB perlu dilibatkan karena merupakan lembaga kerukunan terbesar, baik secara Nasional maupun Internasional, yang terdiri dari 545 lembaga FKUB di 34 provinsi, 98 kota dan 413 kabupaten,” tutur alumnus Universitas Indonesia itu.

Dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada Bagja pun meminta FKUB dapat mendukung Bawaslu dalam beberapa hal seperti Sebagai mitra kerja untuk perumusan strategi tolak politisasi SARA di rumah-rumah ibadah, menjadi pengawas partisipatif yang turut aktif memberikan sosialisasi aturan tentang pemilihan, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan politik-politik ide demi menyejukan iklim pemilu.

“Sebab yang penting kerukunan umat beragama, semua orang punya hak melakukan keagamaannya, tapi ingat semua orang juga punya hak memilih dan itu dilindungi negara. Itu yang kami jaga sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kerukunan antarumat beragama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Hal ini mengingat saat ini tahapan Pemilu 2024 telah berlangsung.

“Kerja keras kita (FKUB) di tahun ini sampai dengan tahun depan akan memberikan warna yang berarti dan sumbangan yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Suhajar.

Menurut Suhajar, negara telah menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Karena itu, ia menekankan pentingnya merawat kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang unik. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak bahasa, suku, ras, dan dapat bersatu di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Indonesia merdeka, ihwal persatuan telah diperdebatkan sejumlah pihak. Perdebatan tersebut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda yang mengisyaratkan pentingnya persatuan berbangsa dan bahasa.

Di lain sisi, saat memasuki masa kemerdekaan, para pendiri bangsa telah bersepakat memutuskan dasar negara adalah Pancasila. Keputusan tersebut, imbuh Suhajar, didorong untuk dijalankan dengan baik saat ini.

“Hari ini kita mengatakan Pancasila harga mati, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final diperdebatkan. Tinggal bagaimana kita mengoperasionalkannya,” tambah Suhajar.

Suhajar menyebutkan, jasa para pahlawan dalam NKRI sangatlah besar. Para pendiri bangsa telah mengorbankan berbagai kepentingan masing-masing untuk kemajuan bangsa. Untuk itulah, Suhajar menekankan kepada semua pihak untuk meneruskan perjuangan tersebut dalam menjaga NKRI.

“Tujuan bernegara ini dicantumkan oleh pendiri negara di alinea keempat Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tanggung jawab kita bersama, melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk dalam beribadah,” pungkasnya. (CGK)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top