Sampaikan Pesan Mendagri, Pj. Wali Kota Rida Ananda Sebut Penjabat Kepala Daerah Harus Rajin Turun Ke Masyarakat

Sampaikan Pesan Mendagri, Pj. Wali Kota Rida Ananda Sebut Penjabat Kepala Daerah Harus Rajin Turun Ke Masyarakat

PAYAKUMBUH – Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dititipkan amanat untuk sering turun lapangan ke tengah masyarakat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat meeting Zoom Evaluasi Pemantapan Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Penjabat Kepala Daerah, Selasa 20 Desember 2022 kemarin.

Rida Ananda mengikuti pertemuan secara virtual itu dari Aula Pertemuan Randang Lantai 2 Balai Kota Payakumbuh bersama Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, Kadiskominfo Junaidi, Kadis PUPR Muslim, Kadiskes Wawan, Kasatpol PP Dony Prayuda, Sekwan Yorefli, Kepala Bappeda Yasrizal serta OPD terkait di Pemerintahan Kota Payakumbuh.

“Kita dinilai sekali 3 bulan, dan evaluasi dilakukan secara berkala. Mendagri menitipkan pesan agar kami sering turun ke lapangan, jadi bukan untuk pencitraan, kalau ada yang bilang karena politik tentu keliru,” ujar Rida Ananda kepada Cagak.id, Rabu 21 Desember 2022.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi penjabat kepala daerah yang dilaksanakan pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, fungsi, serta tugas Program-Program Penjabat Kepala Daerah.

Dalam Zoom Meeting yang diiukuti 95 Penjabat (PJ) Gubernur/Wali Kota/Bupati tersebut, Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah harus rajin turun ke masyarakat, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri.

“Masa Jabatan Penjabat Kepala Daerah paling lama 1 (satu) Tahun dan laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah Penjabat Gubernur disampikan Kepada Presiden melalui Mendagri dan bagi penjabat Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sekurang kurangnya 3 (Tiga) Bulan sekali, serta Pelaksanaan tugas penjabat Kepala Daerah dilakukan Evaluasi oleh Mendagri.” kata Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Tito menambahkan dalam evaluasi tersebut, Kemendagri akan meminta masukan dari DPR dan DPD terhadap kinerja para penjabat kepala daerah. Dia siap menerima masukan dari DPR dan DPD yang diminta ikut memonitor kinerja penjabat (PJ) tersebut.

“Kami ada rapat rutin, rapat kerja dengan DPR, Komisi II, dengan Komisi I, DPD, yang menangani masalah pemerintahan dan mungkin isu-isu itu mengenai kinerja para penjabat ini akan ditanyakan. Nah ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top