Balikpapan, cagak.id–Seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan konsumsi masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun lalu dana masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan di bank mencapai Rp690 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Kamis (23/02/2023), di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93, dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul angka 5,4 persen. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik,” ujar Presiden.
Secara khusus, Kepala Negara menyoroti mengenai penyelenggaraan kegiatan seni dan olahraga yang dapat mendorong peningkatan belanja masyarakat. Presiden pun meminta jajaran terkait untuk tidak menghambat pemberian izin kegiatan seni dan olahraga yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan, Rp690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan,” ujarnya.
Presiden memperkirakan pada tahun 2023 terdapat kurang lebih tiga ribu event olahraga dan seni. Ia meminta jajaran terkait untuk dapat mengeluarkan izin 1-2 bulan sebelum acara sehingga penyelenggara dapat mempromosikan kegiatan yang akan digelar lebih awal.
Selain itu, Presiden juga mendorong pemerintah daerah untuk gencar mempromosikan desa wisata yang tidak hanya dapat memicu konsumsi tetapi juga menggeliatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar.
“Perbaiki dan promosikan, enggak apa-apa yang namanya wisata di kampung, wisata di desa, wisata di daerah, promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meningkatkan para kepala daerah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri sekaligus mendorong UMKM untuk naik kelas. Diungkapkannya, dari Rp1.100 triliun potensi belanja produk dalam negeri pada tahun 2022 baru terealisasi sekitar Rp762 triliun.
“Masih ada peluang untuk meningkatkan agar kita bisa membantu UMKM kita naik kelas. Ini tolong juga didorong terus agar daerah kabupaten/kota mau membelanjakan APBD-nya untuk membeli produk dalam negeri,” kata Presiden.
Dalam sambutan, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan, terutama beras.
“Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing.
“Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.
“Kolaborasi, telepon antargubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.
Presiden kembali mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.
“Saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya bener atau enggak bener, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024” bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.
“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” kata Isran.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor. (CGK/Rilis)