Presiden Ingatkan Pangdam dan Kapolda Agar Waspadai Karhutla

Presiden Ingatkan Pangdam dan Kapolda Agar Waspadai Karhutla

Jakarta, cagak.id–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagaimana peringatan mengenai tanggung jawab penanganan karhutla tujuh tahun yang lalu.

“Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” tegas Presiden dalam keterangan di hadapan awak media usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (08/02/2023).

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2015, Presiden Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan peringatan kepada sejumlah provinsi yang berpotensi terjadi karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan. Presiden mengingatkan agar daerah tersebut mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi sekitar akhir Februari hingga Maret 2023.

“Karhutla kan ini El Nino, hati-hati tadi saya sudah memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati karena nanti akhir Februari itu sudah panasnya sudah naik,” ucapnya.

Harus samakan visi

Selain itu, Presiden menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” jelas Presiden.

Arahan Presiden, agar TNI dan Polri dapat menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni, TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Tugas TNI Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa salah satu gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal. Presiden menilai hal tersebut dapat berdampak kepada penurunan penerimaan negara.

“Iya tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” ungkapnya.

Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat di dalam politik aktif,” pungkasnya. (CGK)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top