Pemko Padang Fokuskan Pemutusan Mata Rantai TBC, Tercatat 2.122 Kasus hingga Juni Ini

Pemko Padang Fokuskan Pemutusan Mata Rantai TBC, Tercatat 2.122 Kasus hingga Juni Ini

Padang, Cagak.id—Tercatat 2.122 kasus TBC di Kota Padang hingga Juni 2024. Data ini menjadi alasan Pemko Padang mengadakan koordinasi dan revitalisasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (9/7/2024).

“Berdasarkan data Dinkes  16,4 persen berasal dari luar kota Padang, sementara itu  83,6 persen (1773 kasus) berasal dari Kota Padang yang tersebar di 11 kecamatan. Kasus TBC  menurut kelompok umur 20 persen pada anak usia 0-14 tahun, 80 persen pada usia 15 tahun ke atas,” kata Yosefriawan saat membuka pertemuan tersebut.

Menurutnya, untuk keberhasilan pengobatan  pasien TBC pada tahun 2023, pasien yang menyelesaikan pengobatan sebanyak 90,4 persen, putus berobat 5,4 persen, meninggal 3,5 persen, pindah 0,5 persen dan  gagal pengobatan 0,2 persen.

“Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus TBC, dengan pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberklosis di Padang untuk melaksanakan penjaringan kasus TBC di sekolah,  pesantren, tempat kerja dan rutan serta faskes dan masyarakat Kota Padang,” jelasnya.

Kadis Kesehatan, dr. Srikurnia Yati menuturkan, kasus TBC  paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah, merupakan daerah yang luas dan mempunyai penduduk yang padat. Terdapat lima  puskesmas yang siap melakukan skrining di wilayah Koto Tangah.

“2.122 kasus ini harus dilakukan pengobatan selama 6 bulan,  harapan kita semua pasien yang sudah positif itu dapat disembuhkan,  sehingga tingkat persentase kesembuhan untuk  Kota Padang mencapai 100 persen,” ungkap dr.Srikurnia.

Menurutnya, untuk skrining TB tidak memandang usia, selagi ditemukan keluhan lebih dari dua minggu pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel dahaknya.

“Dibanding tahun lalu tercatat sekitar 3.800 temuan kasus TBC selama 2023. Jika dibandingkan dengan rentang waktu hingga Juni 2024 memang ada peningkatan. Skrining juga dilakukan di sekolah, pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top