PADANG – Kota Padang dinobatkan sebagau kota yang memiliki kualitas baik dalam melakukan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dan berada di Zona Hijau yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Sekdako Padang Andree Algamar usai menyaksikan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 secara daring di Rumdis Wako, Kamis 22 Desember 2022.
“Alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi kita, pelayanan publik kita naik dari zona kuning ke hijau,” kata Andree Algamar.
Ia mengatakan Kota Padang naik tingkat dan berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi dengan raihan skor 82,55 yang naik dibandingkan tahun lalu yang hanya berada di zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dengan nilai 72.93.
“Penilaian yang diberikan Ombudsman membuktikan bahwa saat ini pelayanan di Kota Padang kepada publik semakin membaik dan masyarakat telah merasa bahagia dan nyaman atas pelayanan pemerintah selama ini,” ujarnya.
Menurutnya pelayanan di bidang pendidikan, pencatatan sipil, serta kesehatan sangat dirasakan oleh warga dan pihaknya berterimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah melayani publik dengan optimal.
“Hal ini tentunya akan menjadi penyemangat agar lebih baik lagi dalam pelayanan kepada publik dan Pemko Padang akan sangat terbuka, menerima segala kritikan maupun saran dari masyarakat karena kebahagiaan warga atas pelayanan yang diberikan menjadi cita-cita Wali Kota Hendri Septa sejak dulunya,” kata Andree Algamar.
Sementara itu, Asisten III Setdako Padang Corri Saidan menambahkan bahwa Pemko Padang akan terus memberikan layanan prima kepada masyarakat dan setiap keluhan yang disampaikan warga segera ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi.
“Di sini dituntut kecepatan kita dalam menyelesaikan masalah dan pada beberapa hari sebelumnya, kita juga telah menerima hasil evaluasi dari KEMENPANRB sekaitan indeks kualitas pelayanan publik, OPD yang menjadi sampel mengalami peningkatan nilai seperti DPMPTSP yang nilainya naik dari B menjadi A-. dan Dinas Dukcapil yang naik dari nilai B- ke B,” ujar Asisten III Setdako Padang.
Dikatakannta, pihaknya akan terus memberikan pembinaan ke OPD pelayanan agar lebih prima dalam melayani.
“Diakui, pada tahun depan Pemko Padang akan memberikan reward bagi OPD yang berprestasi selama tahun 2022 dan pemberian reward penting untuk keberlangsungan OPD dalam bekerja,” katanya.
Ombudsman RI (ORI) mengumumkan hasil dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Hasil penilaian disampaikan langsung Ketua Ombudsman, Mohammad Najih. Tidak saja tatap muka, pengumuman ini juga dapat disaksikan secara daring.
Di Kota Padang, pengumuman hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 disaksikan sejumlah kepala OPD di Pemko Padang lewat aplikasi Zoom.
Turut hadir secara daring dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yovi Krislova, Kepala Dinas Dukcapil Teddy Antonius, Kepala Dinas Kesehatan dr Srikurnia Yati, Kepala Dinas PMPTSP Editiawarman, Kabag Organisasi Swesti Fanloni, dan lainnya.
Kemudian Kabag Organisasi Setda, Swesti Fanloni menjelaskan penghargaan yang diterima Kota Padang merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pemenuhan Standar Pelayanan Publik adalah sebuah kewajiban instansi pemerintah yang diamanatkan undang-undang.
Sisi lain, dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga profesional, kepuasan masyarakat terhadap layanan OPD di Pemko Padang berada pada skor 82. Hal ini tentunya membuktikan bahwa pelayanan prima yang diberikan pemerintah telah memberi kepuasan kepada masyarakat.
Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga. Henky, warga Siteba mengaku bahwa pelayanan yang dilakukan Pemko Padang telah jauh berubah. Saat dirinya mengurus perizinan di salah satu dinas, berbagai pelayanan dan kemudahan didapatnya.
“Sekarang jika berurusan tidak butuh waktu lama, kita pun dilayani dengan baik,” katanya.
Hal serupa disampaikan Rani. Wanita asal Balaibaru itu menyebut bahwa dirinya kini tak kesulitan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat memerlukan informasi kesehatan, dirinya hanya membuka aplikasi yang telah dirancang oleh Puskesmas tempat dirinya selalu berobat.
“Sekarang pelayanan tidak lagi tatap muka, tetapi sudah lewat digitalisasi,” katanya.