Koperasi sebagai Alternatif  bagi Humanitarian Industrial Complex?!

Koperasi sebagai Alternatif  bagi Humanitarian Industrial Complex?!

Oleh: Virtuous Setyaka

Istilah “Kompleks Industri Kemanusiaan” mengacu pada jaringan luas organisasi, bisnis, dan entitas pemerintah yang terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Kompleks ini serupa dengan “kompleks industri militer”, yang mewakili sektor besar dan seringkali saling berhubungan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan praktik dalam bidang hubungan internasional dan bantuan kemanusiaan.

Konsep “military-industrial complex” pertama kali dipopulerkan oleh Presiden AS Dwight D. Eisenhower pada tahun 1961 dalam pidatonya saat meninggalkan jabatan. Eisenhower memperingatkan tentang pertumbuhan berlebihan dan pengaruh politik dari kombinasi antara industri pertahanan dan militer. Secara analog, “Humanitarian Industrial Complex” menggambarkan pertumbuhan dan pengaruh serupa dalam industri bantuan kemanusiaan.

Tidak ada satu individu atau publikasi tunggal yang secara definitif memperkenalkan istilah “Humanitarian Industrial Complex.” Sebaliknya, istilah ini muncul secara bertahap dalam diskusi akademik dan media tentang industri bantuan kemanusiaan. Penggunaannya dimulai sekitar tahun 2000-an, sering kali dalam kritik terhadap bagaimana organisasi bantuan dan donor besar memiliki kekuatan dan pengaruh yang semakin meningkat dalam politik global, seringkali di luar transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Meskipun tidak ada pencipta tunggal dari istilah “Humanitarian Industrial Complex,” konsep tersebut secara efektif menggambarkan bagaimana sektor bantuan kemanusiaan telah tumbuh menjadi jaringan global yang kuat yang menyerupai struktur dan dinamika “military-industrial complex.” Penggunaan istilah ini meningkat seiring dengan kekhawatiran tentang efektivitas, etika, dan politisasi bantuan kemanusiaan. Sejarahnya mencerminkan pertumbuhan kesadaran dan kritik terhadap bagaimana bantuan dikelola dan distribusi pengaruh dalam konteks global.

Studi tentang Kompleks Industri Kemanusiaan

Beberapa analis dan akademisi telah membahas konsep ini dalam berbagai tulisan, meskipun mungkin tidak selalu dengan label “Humanitarian Industrial Complex”. Michael Maren dalam “The Road to Hell: The Ravaging Effects of Foreign Aid and International Charity” (1997), memberikan narasi yang sangat kritis tentang pengalaman pribadinya bekerja dalam bantuan di Somalia. Maren berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan seringkali berdampak buruk pada komunitas yang mereka layani, menciptakan ketergantungan dan mengganggu ekonomi lokal. Maren menyelidiki bagaimana bantuan kadang-kadang menopang rezim korup dan memperburuk konflik.

Mary B. Anderson dalam “Do No Harm: How Aid Can Support Peace—Or War” (1999), mengembangkan konsep “Do No Harm” untuk menjelaskan bagaimana bantuan yang diberikan dalam konflik dapat, tanpa sengaja, memperburuk situasi atau memperpanjang konflik. Anderson menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal secara mendalam sehingga bantuan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak dalam konflik. Dalam analisis konflik, Anderson mengeksplorasi bagaimana bantuan sering kali memasok sumber daya yang menjadi bagian dari dinamika konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bagaimana ini bisa dihindari. Anderson menawarkan panduan praktis tentang cara melaksanakan proyek-proyek bantuan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif dan mendukung perdamaian dan stabilitas.

David Rieff dalam “A Bed for the Night: Humanitarianism in Crisis” (2002), mengevaluasi dilema moral dan praktis yang dihadapi oleh organisasi kemanusiaan dalam situasi konflik dan bencana. Rieff berfokus pada tantangan untuk tetap netral dan efektif di tengah politik global dan konflik bersenjata. Rieff mengkritik sikap idealis dalam bantuan kemanusiaan yang sering kali tidak memperhitungkan realitas politik yang kompleks.

William Easterly dalam “The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good” (2006), mengkritik pendekatan “atas ke bawah” yang diadopsi oleh banyak inisiatif bantuan, termasuk yang dikelola oleh lembaga besar seperti Bank Dunia dan PBB. Easterly berpendapat bahwa banyak proyek bantuan tidak berhasil karena mereka gagal memperhitungkan kebutuhan lokal dan sering dikendalikan oleh birokrasi yang tidak efisien.

Paul Collier dalam “The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It” (2007), meneliti masalah yang dihadapi oleh negara-negara termiskin di dunia dan bagaimana bantuan internasional sering kali gagal mengatasi masalah-masalah ini. Collier menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang penyebab konflik dan stagnasi di negara-negara ini dan mendesak pendekatan baru yang lebih fokus pada intervensi keamanan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan.

Thomas G. Weiss dalam “Humanitarian Intervention: Ideas in Action” (2007), memberikan definisi luas tentang apa itu intervensi kemanusiaan, yang meliputi tindakan yang diambil oleh negara atau kelompok negara untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau penderitaan manusia. Weiss menyelidiki berbagai kasus intervensi kemanusiaan sepanjang sejarah modern, menilai keberhasilan dan kegagalan mereka, serta dilema etis dan politis yang sering muncul. Weiss juga mengevaluasi kritik terhadap intervensi kemanusiaan, termasuk masalah kedaulatan, imperialisme, dan kegagalan pasca-intervensi. Weiss menawarkan pandangan tentang bagaimana kebijakan intervensi kemanusiaan dapat diperbaiki. Artikel-artikel Weiss sering membahas isu-isu seperti efektivitas PBB, kebijakan internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan, dan peran organisasi internasional dalam mengatur intervensi. Weiss kerap mengkritik lembaga-lembaga seperti PBB atas kegagalan mereka dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan konflik, menyoroti kekurangan dalam struktur dan proses kebijakan mereka.

Dambisa Moyo dalam “Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa” (2009), mengeksplorasi gagalnya bantuan internasional dalam mempromosikan pembangunan ekonomi di Afrika. Moyo berargumen bahwa bantuan telah menjadikan negara-negara Afrika tergantung dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Moyo mengusulkan solusi alternatif, termasuk pinjaman berbasis pasar dan investasi langsung.

Linda Polman (2010) dalam “The Crisis Caravan” memberikan pandangan kritis terhadap industri bantuan, menyoroti bagaimana bantuan bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dan kadang-kadang merugikan penerima bantuan itu sendiri. Polman menginvestigasi kritis terhadap industri bantuan kemanusiaan. Polman mengeksplorasi paradoks dan dilema yang sering terjadi dalam praktik bantuan, memberikan wawasan tentang bagaimana bantuan dapat disalahgunakan, dan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi seringkali mempengaruhi distribusi bantuan.

Polman menjelaskan tentang (1) Mercenary Motives, membahas tentang bagaimana beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) muncul sebagai pemangsa krisis, mengejar konflik dan bencana sebagai peluang untuk mendapatkan pendanaan dan ekspansi. Polman menyoroti bagaimana kehadiran berlebihan NGO dalam situasi krisis tertentu dapat menciptakan pasar bagi bantuan kemanusiaan, yang kadang tidak selaras dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan.

(2) Ineffectiveness and Corruption, Polman mengungkapkan contoh-contoh di mana bantuan tidak mencapai mereka yang paling membutuhkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah lokal, milisi, dan bahkan pekerja bantuan itu sendiri. Polman menggambarkan skenario di mana bantuan diberikan dengan sedikit pertimbangan terhadap efektivitas atau dampak jangka panjangnya, dan kadang-kadang bahkan memperpanjang konflik.

(3) The Morality of Aid, Polman menyajikan tantangan moral yang muncul ketika memberikan bantuan. Misalnya, Polman menanyakan apakah bantuan harus diberikan jika itu berarti memperkuat rezim yang korup atau jika itu bisa memperpanjang perang sipil. Polman mengeksplorasi bagaimana keputusan tentang siapa yang menerima bantuan dan bagaimana bantuan diberikan seringkali lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan.

(4) Dependency, Polman mengeksplorasi bagaimana bantuan bisa menciptakan ketergantungan, mencegah pengembangan kapasitas lokal dan ketahanan jangka panjang. Polman menunjukkan bagaimana sistem bantuan terkadang menghambat perkembangan dengan memberikan sumber daya yang seharusnya dikembangkan secara lokal.

(5) Impact on Local Economies, Polman juga mendiskusikan bagaimana injeksi bantuan dalam skala besar dapat mendistorsi ekonomi lokal, merusak produksi lokal dan mengurangi insentif untuk pemulihan yang dipimpin oleh masyarakat lokal itu sendiri.

(6) Call for Reform, Polman mengakhiri dengan seruan untuk reformasi dalam cara bantuan kemanusiaan dikelola. Polman menyarankan kebutuhan untuk lebih transparan, akuntabel, dan pengawasan yang lebih baik, serta mengusulkan agar bantuan harus lebih sensitif terhadap dinamika lokal dan diarahkan oleh kebutuhan aktual di lapangan.

Komponen-Komponen Kunci dalam Kompleks Industri Kemanusiaan

Aktor-aktor yang biasanya terlibat di dalamnya diantaranya adalah (1) Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (Ornop/LSM): organisasi-organisasi non-pemerintah ini sering kali menjadi penyedia bantuan di garis depan, menawarkan segalanya mulai dari bantuan bencana hingga proyek pembangunan jangka panjang.

(2) Instansi Pemerintah: badan-badan nasional dan internasional mendanai, mengoordinasikan, dan terkadang melaksanakan proyek-proyek kemanusiaan secara langsung.

(3) Kemitraan Sektor Swasta: dunia usaha berkontribusi melalui donasi, kemitraan, dan layanan natura, seringkali sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan mereka.

(4) Organisasi Internasional: badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan kemanusiaan global dan mekanisme pendanaan.

Keberadaan mereka seringkali sudah mendatangkan kritik karena kerja-kerja yang bias kepentingan politik yang hegemonik bahkan melestarikan dominasi. Hal-hal seperti itu memang seringkali tidak disadari karena juga tidak mungkin dimunculkan secara telanjang. Oleh sebab itu perlu mempertimbangkan kritik dan rekomendasi praktik bantuan kemanusiaan di masa depan.

Kritik, Tantangan, dan Masa Depan Praktik Bantuan Kemanusiaan

Berbagai kritik dan tantangan terkait praktik bantuan kemanusiaan yang bisa diajukan diantaranya adalah (1) Penciptaan ketergantungan, ada kritik bahwa bantuan kemanusiaan, yang disusun berdasarkan kompleksitas ini, dapat menciptakan ketergantungan di antara kelompok penerima manfaat, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang. (2) Motivasi keuntungan, keterlibatan perusahaan swasta menimbulkan kekhawatiran mengenai keuntungan dari krisis dan potensi memprioritaskan kepentingan bisnis di atas kebutuhan kemanusiaan.

(3) Birokrasi dan efisiensi dalam skala dan cakupan yang kompleks dapat menyebabkan inefisiensi birokrasi yang memperlambat distribusi bantuan dan meningkatkan biaya. (4) Pengaruh politik bantuan kemanusiaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh politik, dimana negara atau organisasi donor mempromosikan kepentingan politik atau ekonomi tertentu dengan kedok bantuan.

(5) Pertimbangan etis netralitas, imparsialitas dan akuntabilitas. Mempertahankan netralitas di zona konflik atau lingkungan yang bermuatan politik merupakan sebuah tantangan besar. Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bertanggung jawab atas hasil intervensi kemanusiaan merupakan hal yang penting namun seringkali sulit.

Seiring dengan berkembangnya tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidakstabilan politik, peran dan fungsi kompleks industri kemanusiaan mungkin memerlukan evaluasi ulang yang signifikan. Inovasi dalam teknologi dan model-model baru dalam pemberian bantuan, seperti bantuan tunai langsung, sudah mulai mengubah lanskap dunia.

Kompleks Industri Kemanusiaan mewakili sistem yang penting namun kompleks yang terlibat dalam upaya kemanusiaan global. Meskipun lembaga-lembaga ini telah memfasilitasi penyaluran bantuan secara ekstensif, tapi juga menghadapi kritik yang signifikan terkait efisiensi, etika, dan dampaknya. Memahami dan mereformasi kompleks ini sangatlah penting dalam mengatasi tantangan kemanusiaan saat ini dan masa depan.

Di masa depan, kemungkinan yang bisa ditawarkan dalam menghadapi setiap krisis kemanusiaan adalah pembangunan kepercayaan dan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebagai ekosistem secara sosial, ekonomi, kultural dan politis. Entitas semacam itu misalnya adalah koperasi yang kuat secara organisasional sebagaimana serikat-serikat dalam masyarakat, harus ditumbuhkembangkan dan dimajukan dalam peradaban, bahkan sebelum krisis-krisis itu terjadi. Koperasi sebagai ekosistem juga tidak terbatas di tingkat lokal, nasional dan internasional secara terpisah; namun justru harus dikonstruksi sebagai sistem jaring pengaman kemanusiaan dan keadilan sosial secara global.**

**Virtuous Setyaka, Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas; Anggota Geostrategy Study Club (GSC) Indonesia; dan fokus pada kajian masyarakat sipil, gerakan sosial serta koperasi global.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top