Komisi II DPR RI, Bawaslu dan DKPP Dukung KPU Lakukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Komisi II DPR RI, Bawaslu dan DKPP Dukung KPU Lakukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Jakarta, cagak.id–Komisi II DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima). Adapun salah satu putusan PN Jakpus itu adalah penundaan Pemilu 2024 ke tahun 2025. Bahkan, Komisi II pun bersedia untuk membantu KPU apabila membutuhkan bantuan teknis, seperti ahli hukum.

“Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh,” ucap Ahmad Doli saat membacakan kesimpulan Rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu RI, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU RI untuk menunda Pemilu Tahun 2024 ini dinilai cukup mengusik. Pasalnya Komisi II DPR RI telah membahas persiapan Pemilu ini dengan serius sejak dua tahun yang lalu sebelum terbentuknya KPU, Bawaslu RI,dan DKPP. Doli menilai, dengan adanya keputusan penundaan pemilu ini membuat kerja keras Komisi II selama dua tahun ini seperti tidak dianggap.

“Oleh karena itu, kenapa dari tadi banyak pertanyaan? Karena kita ingin juga melihat dan ingin menyamakan frekuensi kalau Komisi II sangat serius. Kita berharap teman-teman penyelenggara lebih serius lagi. Karena yang di lapangan yang bekerja adalah teman-teman penyelenggara. kita juga kemarin lihat itu putusan itu, ya sebenarnya pertanyaannya yang sederhana gitu ya, kenapa kok bisa kita kecolongan? Kira-kira gitu,” terang Doli sapaan akrabnya.

Ia meminta KPU RI untuk tidak menganggap enteng upaya hukum yang dihadapi saat ini. Komisi II DPR RI juga siap untuk membantu KPU RI apabila membutuhkan dukungan ahli hukum dalam upaya hukum kedepan untuk menghadapi banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penundaan Pemilu 2024.

“Hal ini menunjukkan keseriusan Komisi II dalam mendukung penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI,” ujarnya.

Dalam menghadapi persoalan ini, Doli juga meminta agar KPU, Bawaslu RI, dan DKPP untuk solid saling bersinergi. Begitu pun kepada Komisi II DPR RI agar lebih mengintensifkan koordinasi. Lantaran Pemilu ini bukan hanya soal penyelenggara, namun juga ada hak demokrasi untuk masyarakat Indonesia yang perlu diperjuangkan.

“Yang digugat ini bukan hanya sekadar KPU tapi juga hak publik, hak orang untuk berdemokrasi. Jadi, karena memang kawan-kawan sudah terlanjur mengambil beban dan tanggung jawab itu ya harus at all cost apapun harus dijalani, harus dikerjakan. Karena yang dibela nih sekarang adalah hak 270 juta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan komitmen Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu bagi siapa pun peserta pemilu yang memenuhi syarat. Plh Ketua Bawaslu ini menjelaskan laporan yang diajukan Partai Prima sejauh ini memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak alasan bagi Bawaslu untuk tidak meneruskannya ke sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

“Pada prinsipnya, Bawaslu tetap fokus memeriksa penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang kembali diajukan oleh Partai Prima,” katanya didampingi dua Anggota Bawaslu lainnya, yakni Puadi dan Herwyn JH Malonda.

Sebelumnya, dalam RDP Ketua Bawaslu Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya telah membuat memori banding terhadap Putusan PN Jakpus oleh Partai Prima terkait penundaan pemilu. Dia mengaku, putusan perdata PN Jakpus tersebut di luar substansi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Lembaga yang berwenang mengadili sengketa proses pemilu hanya Bawaslu dan PTUN. Sehingga tidak ada kaitannya PN memutuskan objek sengketa proses pemilu,” terangnya.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap menjalankan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.

“Kami tetap pada amanat UUD bahwa pemilu tetap 5 tahun sekali,” tergasnya.

RDP tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yakni, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst yang mengabulkan gugatan PRIMA terhadap KPU RI, pada amar putusan angka 5 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” Komisi II DPR RI bersama dengan Bawaslu dan DKPP RI mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi DKI jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat secara sungguh-sungguh.

Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024 sesuai yang diamanatkan UUD 1945, UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 sebagai perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terkait dengan itu, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024, dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif guna menyukseskan Pemilu tahun 2024. (CGK)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top