Khalawi Abdul Hamid Minta Pejabat Perbendaharaan BPSDM PUPR Pahami Manajemen Risiko

Khalawi Abdul Hamid Minta Pejabat Perbendaharaan BPSDM PUPR Pahami Manajemen Risiko

Surabaya, cagak.id–Salah satu indikator penilaian kunci dalam Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas adalah penerapan manajemen risiko. Dimana selama tiga tahun ini, BPSDM telah melaksanakan banyak pembangunan penerapan manajemen risiko, sekaligus menjalankan implementasi kebijakan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menjadi bagian komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di BPSDM.

Demikian disampaikan Kepala BPSDM Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, pada sambutan pembuka acara Pembekalan Pejabat Perbendaharaan dalam Rangka Realisasi Anggaran dan Penerapan Manajemen Risiko di BPSDM.

“Dalam kegiatan ini kami mengharapkan kerjasama dan partisipasi aktif dari para peserta sekalian agar pelaksanaan tugas kita mencapai kualitas optimal dan dapat meraih level tertinggi maturitas penerapan SPIP, penerapan PIPK dan manajemen risiko, untuk pelaksanaan tugas organisasi yang berkualitas. Tentu capaian ini harus mencakup aspek substansi maupun aspek ketertiban administrasi, serta kita harus melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement) demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh mitra kerja BPSDM,” katanya.

Selain kegiatan pembekalan Forum Manajemen Risiko, BPSDM juga mengadakan kegiatan Pengusulan Pensiun Periode 2024 serta proses peremajaan data kepagawaian di Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN serta Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Bidang PUPR yang dibuka secara bersamaan pada Kamis (23/02).

Forum Manajemen Risikio diikuti pejabat perbendaharaan dan penanggung jawab pengendalian risiko dari 16 Satuan Kerja di BPSDM sebanyak 100 orang. Sedangkan, peserta Pengusulan Pensiun Periode 2024 serta proses peremajaan data kepagawaian di Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN adalah para pejabat/pegawai yang mengelola kepegawaian di BPSDM sebanyak 50 orang. Kemudian, peserta FGD Penyusunan Instrumen AKPK Bidang PUPR merupakan Pejabat Administrator, Koordinator dan Subkoordinator di Sekretariat BPSDM, Pusbang Talenta, Pusbangkom dan Balai di BPSDM, sebanyak 40 orang.

Ketiga kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, Kamis-Jumat (23-24 Februari 2023) di Bapekom PUPR Wilayah VI Surabaya dan daring melalui zoom meeting. Dalam kegiatan tersebut Penghargaan Akuntabilitas Kineria dan Penerapan Manajemen Risiko bagi Unit Organisasi setingkat UPR-T2 diberikan kepada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan PIW dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. (CGK/RLS)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top