Jakarta,cagak.id–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas permasalahan komoditas menjelang Lebaran. Rakor ini untuk mengetahui secara pasti kabupaten/kota mana saja yang masih menghadapi persoalan komoditas sekaligus mencarikan solusinya.
Apabila persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, maka pemerintah provinsi diarahkan agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Baik kepada Bulog, Badan Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan intervensi sesuai dengan masalah yang dihadapi,” ujar Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023).
Selain itu, lanjut Mendagri, khusus harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price seperti angkutan udara, Pemda diarahkan agar berkoordinasi dengan para operator dan regulator daerah masing-masing untuk menemukan solusi. Di samping itu, Kemendagri juga tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Di lain sisi, Mendagri juga meminta kepala daerah mendorong masyarakat agar menunaikan zakat baik yang bersifat wajib maupun sunah. Mendagri menjelaskan, potensi zakat umat muslim per tahun sebanyak Rp750 triliun. “Dan Indonesia potensinya adalah Rp327 triliun,” ujar Mendagri.
Kepala daerah juga perlu membangun kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola zakat. Dengan begitu, zakat yang telah diterima tidak sekadar disimpan, tapi dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Ini (potensi zakat) kan jauh melebihi dana bansos (bantuan sosial) yang ada total nasional maupun melebihi total dana bantuan belanja tidak terduga yang ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) semua daerah,” jelas Mendagri.
Kendalikan Inflasi
Lebih lanjut, Mendagri membeberkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Upaya itu seperti menggelar operasi pasar murah dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ataupun pos anggaran lainnya. “Dan mengajak juga masyarakat yang mampu atau perusahaan untuk menggunakan dana CSR yaitu (untuk) operasi pasar murah, terutama di masyarakat-masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.
Selain itu, tambah Mendagri, Pemda juga perlu mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos), baik secara tunai, non-tunai, maupun dalam bentuk sembako. Mendagri juga meminta Pemda menggencarkan pengecekan suplai pangan dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. “Kalau kurang segera cek dan lakukan kerja sama antardaerah atau koordinasi dengan jajaran Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, Bulog, dan lain-lain, untuk mencukupi suplai daerah masing-masing,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemda juga perlu melakukan intervensi bila terjadi kenaikan pada komoditas tertentu. Hal itu seperti beras, cabai, daging ayam, telur, dan lainnya. Intervensi itu salah satunya dengan memberikan subsidi transportasi terhadap pihak yang mengandalkan suplai barangnya dari luar daerah. Menurutnya, beberapa daerah telah menerapkan langkah tersebut, sehingga harga yang ditetapkan bisa terjangkau.
“Jadi dijual dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya di daerah itu, ini banyak yang melakukan itu, nah ini harus digencarkan selama dua minggu ini menjelang Lebaran,” tandasnya. (CGK)