Jakarta, cagak.id–Wali Kota Padang Hendri Septa menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Padang, karena memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga penghargaan ini dapat diraih,” ucap Wako Hendri Septa sewaktu menerima penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Wako Hendri Septa menambahkan, penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan jumlah penduduk, dan yang sudah melakukan integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018.
“Penghargaan yang kita terima ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam upaya memastikan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya. Alhamdulillah sebanyak 95,51 persen warga Kota Padang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan,” ungkap Wako.
Wako Hendri Septa berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Padang.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Yessy Rahimi mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Padang yang telah berhasil meraih predikat UHC.
“Alhamdulillah 3 kabupaten kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang sudah meraih predikat UHC yakni, Kota Pariaman 99,33 persen, Kabupaten kepulauan Mentawai 97,86 persen dan Kota Padang 95,70 persen. Atas komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam ekosistem JKN, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kolaborasi yang harmonis ini tetap terpelihara dan terus tumbuh demi wujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat,” pungkasnya.
Dipacu Pesiar
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kegiatan Penyerahan Universal Health Coverage Award kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota. Pada kesempatan ini turut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, dan Para Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajarannya.
Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu target dalam pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara-negara di dunia diharapkan dapat mencapainya pada tahun 2030.
Indonesia telah berkomitmen mewujudkan UHC, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H. Yakni, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Wapres Ma’ruf juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mendorong tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024.
“Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia,” jelasnya.
Dalam sambutannya Menko Muhadjir juga menjelaskan bahwa selama tahun 2022 telah tercatat kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai 502,8 juta atau 1,4 juta kunjungan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa program JKN telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Selama hampir sepuluh tahun program jaminan sosial kesehatan berjalan, telah mencapai cakupan kepesertaan sebesar 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Namun, Menko Muhadjir terus mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional sebesar 98% dari total penduduk Indonesia di tahun 2024.
“Guna memastikan bahwa seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan, pemerintah akan melaksanakan gerakan Pesiar untuk menjangkau penduduk belum menjadi peserta Program JKN yang ada di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” kata Menko PMK.
Pesiar merupakan singkatan dari Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi. Petakan yaitu memetakan data penduduk, Sisir dengan mengunjungi wilayah sesuai hasil pemetaan. Advokasi yakni sosialisasi melibatkan aparat desa/kelurahan kepada masyarakat. Dan Registrasi dengan melaksanakan pendaftaran hasil advokasi menjadi peserta JKN.
“Saya berharap seluruh Pemerintah Daerah dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS kesehatan agar pencapain dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC desa/kelurahan,” jelasnya. (CGK)