Gading Serpong, cagak.id–Walikota Padang Panjang Fadly Amran jadi kepala daerah satu-satunya di Sumbar diundang Komisi Informasi (KI) Pusat untuk menjalani Uji Kepatutan. Uji Kepatutan digelar sebagai tahapan penilaian Anugerah TinarBuka 2023, dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 30 April. Anugerah TinarBuka rencananya diserahkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Kampar pada 4 Mei 2023.
Fadly Amran di awal penyampaian visi dan misi serta pola membangun keterbukaan informasi publik di pemerintahan yang dipimpinnya mampu memukau lima orang Tim Penilai yang terdiri dari Benni (Kemendagri), ada Kemenpar RB dan Kemenko Polhukam, juga dua komisioner KI Pusat Gede Naryana dan Rospita Vici Paulin.
Fadly yang sudah khatam soal pelayanan publik dan informasi publik sebagai kunci penting terwujudnya good governance tidak tersendat sedikit pun saat menjabarkan tentang keterbukaan informasi publik di Pemko Padang Panjang.
“Padang Panjang kota Kecil ber-back-ground pendidikan, visi kami jelas Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat. Meujudkan visi dan misi serta Progul Padang Panjang, saya pastikan keteterbukaan informasi adalah hal penting menuju akuntabel, kapabel, wibawa pemerintahan. Saya ketika memulai memimpin pemerintahan Padang Panjang lima tahun lalu terus mengedepankan roadmap keterbukaan informasi publik,” ujar Fadly Amran didampingi dua staf dari Diskominfo Padamg Panjang Maryulis Max dan Harry.
Bagi Fadly keterukaan itu dalah kejujuran dan kejujuran out put-nya pasti menjadikan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bertanggungjawab (good governance).
“Hasilnya, Allhamdulilah 2 tahun Padang Panjang beturut jadi Kota Informatif penilaian Monev KI Sumbar, untuk TinarBuka ini dalam rangka HKIN, Insya Allah target kami adalah menjadi kepala daerah terbaik dari yang baik,”ujar Fadly Amran saat Uji Kepatutan Fadly Amran disaksikan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Tanti Endang Lestari.
Fadly dicecar sekitat 15 pertanyaan dari tiga tim penilai awal, lalu dua penilai pada sesi kedua, plus pertanyaan tambahan dari Gede Narayana meski waktu sudah habis.
“Rumah aspirasi digagas di era kepemimpinan saya dan Wawako Pak Asrul terbukti mampu connecting dengan Lapor Wali, faktanya apa? Pembagian bantuan sosial di masa covid-19 tepat sasaran, kebijakan pelayanan publik sangat mampu melayani masyarakat dengan paripurna, cepat mudah dan murah. Ada lagi command center sebagai pusat komando pelayanan publik di Kota Padang Panjang, ” ujar Fadly Amran.
Bahkan untuk menjaga kesinampungan pengelolaan informasi publik di Kota Padang Panjang, Fadly menyampaikan ke tim penilai siang tadi kalau pihaknya tengah menggodok Ranperda Keterbukaan Informasi Publik.
“Insya Allah 2023 ini sebelum akhir jabatan Walikota, Ranperda Keterbukaan Informasi Publik Padang Panjang disahkan. Perda penting untuk menjaga kesinambungan dari pengelolaan keterbukaan informasi publik dan menasbihkan Padang Panjang kota Informatif,” ujar Fadly
Fadly menegaskan, lima tahun kepemimpinannya, informasi publik di Pemko Padang Panjang konsepnya tidak satu arah.
“Sehingga timbal balik dari informasi diproduksi PPID Utama Pemko Padang Panjang tujuan adalah masyarakat tahu manfaat pembangunan yang dibangun Pemko Padang Panjang,” ujar Fadly.
Termasuk soal ada Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang, Fadly memastikan pengurus dan anggota dari forum itu adalah jurnalis yang selalu mengkritiknya.
“Tapi tidak masalah, karena pemimpin yang baik itu adalah mau mendengar dan mau mengerjakan, hasilnya untuk sejahteranya rakyat dipimpin,” ujar Fadly Amran yang pernah menjadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar tahun 2021, dan penerima BUKA Award 2022, sebagai anugerah empat tahun sekali. (CGK)