Padang, cagak.id–Direktorat Intelkam Polda Sumbar melakukan berbagai kegiatan untuk pengamanan agar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dapat berlangsung sukses dan lancar. Termasuk upaya mengantisipasi penyebaran berita hoaks dan politik identitas dalam rangka harkamtibmas.
“Memelihara Kamtibmas merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami di Direktorat Intelkam,” ungkap Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Sunarya, didampingi Kasubdit Politik, AKBP Zulkafde, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks dan Politik Identitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Rangka Harkamtibmas, bersama pimpinan media yang tergabung di Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Daima Hotel Padang, Rabu (3/5/2023).
Dikatakan Kombes Sunarya, saat ini masyarakat semakin kiritis dan cenderung gampang terprovokasi. Karena itu, agar situasi masyarakat selalu kondusif, maka perlu diimbangi dengan peningkatan wawasan masyarakat.
“Upaya itu selalu kami lakukan, agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan lancar dan aman. Kita juga berharap masyarakat selaku meningkatkan wawasannya agar tidak mudah terprovokasi,” ujar alumni Akpol 1996 tersebut.
FGD tersebut menghadirkan narasumber Majelis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar Samaratul Fuad dan Hardiansyah Fadli dari Netfid Indonesia Wilayah Sumbar.
Samaratul Fuad menilai seharusnya Pemilihan Umum (Pemilu) itu menjadi titik awal untuk mensejahterakan masyarakat. Karena, di pemilu para pemimpin bangsa ini ditentukan.
“Itulah substansi sebenarnya dari pemilu, karena lewat pemilu wakil wakil rakyat dipilih dan para pemimpin bangsa ini ditentukan. Meski sejauh ini harapan itu belum memperlihatkan wujud nyata,” ujarnya.
Disampaikannya, ada dua persoalan yang menyertai penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti, yaitu, penyebaran hoaks dan politik identitas. Hoaks sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam pemilu. Meski tidak bisa dihapuskan namun harus ada upaya untuk meminimalisirnya, termasuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.
“Karena itu, kita perlu bersama sama memberikan pendidikan politik pada masyarakat, agar informasi yang mereka dapatkan lewat berbagai platform media sosial, tidak langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ungkapnya dalam diskusi yang dipandu dipandu oleh Ipda Aldi Putra, Panit I Subdit I Dit Intelkam.
Sementara itu, Hardiansyah Fadli mengatakan penyebaran berita hoaks dan politik indentitas, akhir-akhir ini semakin meresahkan, apalagi menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berita hoaks terus bertebaran di media-media sosial dan whatsapp grup yang sulit membendungnya.
“Mengantisipasi penyebaran berita hoaks dan politik identitas, maka saya melihat cara yang ampuh meredamnya dengan mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan pemilih agar pemilu betul betul berjalan dengan aman, baik dan lancar,” ujarnya.
Satu hal yang cukup merisaukan, dugaan penyebaran hoaks dan politik identitas, justru terjadi di rumah-rumah ibadah dan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itu, menurut Hardiansyah, pencerdasan dan pendidikan politik bagi masyarakat serta ulama dan tokoh adat sangat perlu dilakukan secara masif.
“Perlu dipergencar sosialisasi terkait dampak penyebaran berita hoaks dan politik identitas. Masyarakat harus dicerdaskan dalam menyikapi informasi yang muncul di tangannya, sehingga tidak asal share,” ucap Hardiansyah. (CGK)