Labuan Bajo, cagak.id–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023).
Presiden menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI). KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” imbuhnya.
ASEAN tidak boleh menjadi proksi
Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara mengenai tantangan ke depan dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
“Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap 5 Point of Consensus, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena–menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.
Presiden Jokowi pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog–ini yang penting–yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” tandasnya. (CGK)
Bagikan:
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi via Pocket(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Utas(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikannya ke Mastodon(Membuka di jendela yang baru)